PALANGKA RAYA, kaltengconnection.com – Keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan dalam mempertahankan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan kembali mendapat pengakuan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2024, Katingan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut.
Dokumen LHP diserahkan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dalam seremoni resmi yang digelar pada Jumat, 18 Juli 2025, di Aula Kantor BPK RI di Palangka Raya. Bupati Katingan Saiful dan Ketua DPRD Marwan Susanto menerima langsung laporan tersebut, didampingi Plh. Sekda Christian Rain, Inspektur Deddy Ferras, serta Kepala BKAD Toto Jaya.
Penyerahan LHP diawali dengan penandatanganan berita acara oleh Kabid Pemeriksaan Kalteng II BPK RI, Agung Hartono. Dia menyampaikan bahwa opini WTP mencerminkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam melaksanakan tata kelola keuangan sesuai standar yang berlaku secara nasional.
Bupati Saiful dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang kembali diberikan oleh BPK RI. “Opini WTP ini bukan hasil kerja individu, melainkan hasil kerja keras dan sinergi seluruh perangkat daerah. Ini menjadi bukti bahwa kita serius menjaga keuangan daerah agar tetap bersih dan bertanggung jawab,” ungkapnya.
Dia menegaskan bahwa Pemkab Katingan tidak akan berpuas diri dengan capaian ini. “Kami akan terus memperbaiki sistem, menindaklanjuti rekomendasi dari BPK, dan memperkuat pengawasan internal agar pengelolaan anggaran makin efektif dan efisien,” tegas Saiful.
Lanjutnya mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Katingan juga berharap raihan WTP ini bisa menjadi motivasi bagi seluruh organisasi perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja, terutama dalam menyusun laporan dan realisasi anggaran secara tepat dan transparan. (KCM)
