BERITA EKSEKUTIFBERITA LEGISLATIFDPRD KatinganKatinganPOLITIK DAN OPINIProvinsi Kalteng

Wabup Firdaus Paparkan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 : Pendapatan Meningkat, Belanja Terjaga

×

Wabup Firdaus Paparkan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 : Pendapatan Meningkat, Belanja Terjaga

Sebarkan artikel ini
FOTO : Firdaus, Wakil Bupati Katingan saat menyampaikan pidato pengantar Bupati Katingan.

KASONGAN, kaltengconnection.com – Pemerintah Kabupaten Katingan kembali mencatatkan kinerja keuangan yang positif pada tahun anggaran 2024. Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Katingan, Firdaus, saat membacakan pidato pengantar Bupati Katingan dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 di ruang rapat DPRD Katingan, Selasa 22 Juli 2025.

Dalam laporannya, Firdaus menyampaikan bahwa pendapatan daerah tahun 2024 mencapai Rp1,585 triliun lebih, naik sekitar Rp179 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Dia menyebut peningkatan tersebut merupakan hasil dari upaya kolektif semua pihak dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah. “Ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi semua elemen pemerintahan,” ucapnya.

Kemudian, belanja daerah pada tahun yang sama juga berhasil dijaga dengan baik, yakni terealisasi sebesar Rp1,587 triliun atau sekitar 91,91 persen dari total anggaran yang ditetapkan. Meski terjadi defisit sebesar Rp1,94 miliar, kondisi itu tertutupi oleh pembiayaan netto dari sisa anggaran tahun sebelumnya (Silpa) sebesar Rp56,6 miliar, sehingga Silpa tahun 2024 tercatat mencapai Rp54,6 miliar.

Firdaus menambahkan, total aset Pemerintah Kabupaten Katingan per 31 Desember 2024 mencapai Rp3,42 triliun, meningkat sekitar Rp94 miliar dibanding tahun sebelumnya. Dia juga menyinggung adanya keterlambatan dalam penyerahan laporan keuangan akibat transisi ke aplikasi SIPD RI. Namun demikian, Pemkab Katingan tetap mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

Di akhir penyampaiannya, Firdaus menyampaikan apresiasi kepada DPRD Katingan atas komitmennya dalam mengawal proses pengelolaan keuangan daerah. “Kami berharap seluruh perangkat daerah aktif mengikuti pembahasan ini dan memberikan penjelasan yang dibutuhkan, agar seluruh proses berjalan lancar dan akuntabel,” tutupnya. (KCM)