KASONGAN, KaltengConnection.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan menunjukkan keseriusan dalam memperkuat tata kelola pengadaan barang/jasa (PBJ). Hal ini terlihat dari keikutsertaan Inspektorat Katingan bersama sejumlah perangkat daerah dalam kegiatan Koordinasi Evaluasi Tindak Lanjut Konsolidasi PBJ Pemerintah se-Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis 21 Agustus 2025.
Kegiatan yang diprakarsai Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah itu digelar secara virtual melalui zoom meeting dan dipusatkan di Media Center Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostandi) Katingan. Fokus utama pembahasan adalah pemantauan tindak lanjut konsolidasi PBJ sebagai upaya mencegah korupsi serta menciptakan sistem pengadaan yang transparan, akuntabel, dan efisien.
Sejumlah pejabat daerah hadir mengikuti kegiatan, di antaranya Kepala Bappedalitbang, Kepala BKAD, Kepala DPUPR, Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Mas Amsyar, Kepala Bagian PBJ, serta Kepala Bagian Umum Setda. Partisipasi lintas sektor ini dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi dalam implementasi kebijakan PBJ.
Bupati Katingan Saiful melalui Kepala Inspektorat, Deddy Ferras, menegaskan konsolidasi PBJ merupakan momentum penting dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Pengadaan barang/jasa adalah area yang rawan penyimpangan. Melalui konsolidasi, pemerintah ingin memastikan proses pengadaan berjalan lebih transparan dan efisien, serta menekan potensi korupsi sejak dini,” ucapnya.
Dia menambahkan, forum evaluasi juga membuka ruang pertukaran pengalaman antardaerah di Kalimantan Tengah dalam mengelola sistem pengadaan. “Dengan sinergi dan konsistensi, Pemkab Katingan siap mendukung penuh kebijakan pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pengadaan yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,” pungkasnya. (KCM)
