KASONGAN, kaltengconnection.com – Bupati Katingan, Saiful, menyoroti pentingnya kepastian hukum atas kepemilikan lahan masyarakat dalam pertemuan kunjungan kerja reses Komisi II DPR RI bersama Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (23/4/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Saiful menegaskan bahwa reforma agraria harus menjadi solusi nyata bagi berbagai persoalan pertanahan yang selama ini dihadapi masyarakat, khususnya di daerah.
Dia menyampaikan bahwa sebagai Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), kepala daerah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan seluruh program berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Yang paling utama adalah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat atas lahan yang mereka miliki, sehingga tidak menimbulkan konflik di kemudian hari,” jelas Bupati Katingan Saiful.
Menurutnya, masih adanya tumpang tindih pemanfaatan lahan dan konflik agraria menjadi tantangan serius yang harus segera diselesaikan melalui koordinasi lintas sektor.
Selain itu, Saiful juga menegaskan bahwa percepatan sertifikasi tanah menjadi langkah strategis yang terus didorong oleh Pemerintah Kabupaten Katingan guna memberikan perlindungan hukum sekaligus meningkatkan nilai ekonomi lahan masyarakat.
Dia berharap melalui forum tersebut, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin diperkuat sehingga pelaksanaan reforma agraria di Kalimantan Tengah dapat berjalan optimal dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (KCM)
