KASONGAN, KaltengConnection.com – Dusun Hampangen di Desa Luwuk Kanan, Kecamatan Tasik Payawan, akan menjadi laboratorium lapangan pengelolaan gambut berkelanjutan di Kabupaten Katingan. Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menargetkan kawasan ini menjadi rujukan nasional dalam menjaga sekaligus memanfaatkan ekosistem gambut.
“Hampir separuh wilayah Katingan adalah lahan gambut, sekitar 1,1 juta hektare. Ini bukan hanya kekayaan, tapi juga amanah besar. Kalau kelolaannya salah, kita yang akan menanggung akibatnya,” kata Kepala DLH Katingan, Yobie Sandra, saat membuka sosialisasi tindak lanjut implementasi Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Ekosistem Gambut (RPPEG), Senin 11 Agustus 2025.
Menurut Yobie Sandra, gambut memiliki fungsi vital dalam mengatur tata air dan menyerap karbon, namun kondisinya sangat rentan terhadap kebakaran dan kerusakan. “Gambut itu seperti spons raksasa. Kalau spons ini kering atau terbakar, kerusakannya butuh puluhan tahun untuk pulih. Kita tidak bisa main-main,” tegasnya.
RPPEG Kabupaten Katingan, yang telah disahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2023, memuat rencana pelestarian yang diintegrasikan dengan peningkatan ekonomi masyarakat. “Kita ingin masyarakat bisa hidup sejahtera tanpa merusak gambut. Contohnya, mengembangkan hasil hutan non-kayu, budidaya tanaman ramah gambut, atau ekowisata,” jelasnya.
Yobie Sandra menekankan bahwa masyarakat memegang peran kunci. “Pemerintah dan lembaga pendamping seperti WWF hanya memberi panduan. Tapi yang menjaga setiap hari adalah warga itu sendiri. Kalau masyarakat paham manfaat gambut, mereka akan menjadi penjaga terbaik,” ucapnya.
Melalui kerja sama dengan WWF Indonesia–Kalimantan Tengah, Pemkab Katingan membangun proyek percontohan di Hampangen. “Kami ingin proyek ini menjadi bukti bahwa pengelolaan gambut bisa memberi manfaat ekonomi sekaligus menjaga lingkungan. Kalau berhasil, model ini akan kita sebarkan ke seluruh Katingan,” pungkas Yobie. (KCM)
