KASONGAN, KaltengConnection.com – Capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-10 berturut-turut yang diraih Pemerintah Kabupaten Katingan mendapat apresiasi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Katingan. Namun, fraksi ini juga menegaskan pentingnya menuntaskan seluruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI agar tidak menumpuk.
“Capaian WTP ini patut dibanggakan, tapi jangan sampai membuat kita abai terhadap catatan BPK yang masih harus diselesaikan,” jelas juru bicara Fraksi PKB, Alfriyano, saat menyampaikan pendapat akhir fraksinya dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025, Rabu 13 Agustus 2025.
Dalam rapat tersebut, Fraksi PKB menyatakan setuju terhadap Raperda Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, namun dengan sejumlah catatan strategis. Di antaranya, penyusunan target pendapatan berbasis data dan kajian terukur, pembentukan regulasi hibah untuk organisasi, serta penghitungan belanja pegawai yang transparan sesuai kebutuhan riil.
Fraksi PKB juga meminta program dan kegiatan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan disusun berdasarkan skala prioritas yang menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
“Kami mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan memanfaatkan digitalisasi. Ini akan membantu memperkuat transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah,” pungkas Alfriyano. (KCM)
